Oleh: Kosmas Mus Guntur, Aktivis PMKRI
Kredit Ilustrasi: Setnov yang dikenal politisi ringan tangan bagi konstituennya di NTT. tirto.id/Teguh Sabit Purnomo

 Cerita “Sinter Klass” tentu tidak asing bagi kita, cerita kalsik ini identik dengan hari raya umat katolik yang diperingati setiap tahunnya setiap pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

 Alkisah, Santa Claus atau Sinter Klass atau lebih tepatnya dikenal sebagai pria gendut yang memiliki jenggot putih, menggunakan topi serta jas  merah dan membawa banyak hadiah, sebenarnya nama yang diberikan kepada St. icholas, yang merupakan Uskup dari Myra (daerah sekitar Turky) di abad Ke-4. 

 Ia dikenal sebagai seorang yang murah hati dan mau membantu siapa saja. 
Setelah Ia meninggal, kisah tentang kemurahan hatinya tersebar diseluruh dunia. Di Belanda, Ia disebut sebagai “Sinter Klass”. Selanjutnya istilah tersebut berubah menjadi “Santa Claus” di Amerika Serikat yang hingga saat ini dikenal diseluruh dunia. 

 Narasi yang dibangun dalam tulisan ini adalah melihat gaya politisi yang meniru praktek “Sinter Klass” yang kemudian diubah menjadi praktek politik untuk mendulang atau mendongkrak suara pada hajatan demokrasi. Lebih jauh juga penulis ingin mengupas gaya komunikasi dan pendekatan politik yang dipakai oleh para calon-calon kandidat yang akan maju pada pertarungan politik ditingkat lokal, khususnya Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT). Tidak juga untuk menggiring opini publik dan atau menjustifikasi kepada calon-calon tertentu. Namun lebih pada melihat geliat komunikasi politik ala “sinter klass”. 

Membantu orang seperti yang dilakukan oleh Sinter Klass adalah hal yang mulia. Tentu tidak didasari oleh kepentingan tertentu. Sinter Klass hanya dengan niat tulus untuk memabantu sesama, karena Ia sadar, bahwa tunggasnya adalah sebagai pelayan umat kristiani dengan jargon yang dibangun adalah “Duka umat adalah bagian duka Gereja”. Untuk itu, hasil refleksinya itu Ia turun untuk terlibat membantu orang dan memihak pada kaum miskin, kenapa demikian karena Sinter Klass bukanlah seorang politikus. 

 Andai kata pada waktu itu, Ia posisinya sebagai Ketua Partai Politik atau seorang calon kandidat untuk mengikuti hajatan politik di Myra daerah sekitar Negara Turky mungkin saja Ia terpilih. Karena disamping membantu sesama, terselip niat lain untuk kepentingan politiknya. Sekali lagi, untungnya Sinter Klass bukanlah seorang politikus.

 Praktek bagi-bagi sembako yang dilakukan oleh Sinter Klass kini telah diwarisi oleh politikus-politukus yang tak memiliki niali perjuangan bahkan tak memiliki jiwa populis. Politikus seperti ini, hanya memikirkan tentang bagaimana berjuang untuk masuk dalam sistem, sekalipun tidak masuk, masih ada harapan untuk periode berikutnya. Sekali dia sudah masuk, dia hanya memikirkan bagaimana membangun sebuah sistem untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. 

 Praktek politik bagi sembako ini sudah menjadi barang biasa, konyolnya ada yang beraggapan bahwa praktek ini menjadi hal lumrah dalam berpolitik. Biasanya, politikus yang menggunakan praktek seperti ini lebih kepada sistem pendekatan ala sinter klass. Soal Visi dan Misi, tidak diutamakan apalagi soal politik gagasan dan nilai, lebih dikesampingkan. 

 Praktek politik ala sinter klass.

Politik ala sinter klass, sangat menjamur pada level politik tingkat daerah. Praktek ini, dimainkan oleh para politikus saat mempersiapapkan diri untuk mengikuti hajatan demokrasi atau setelah dia memenangkan pertarungan. Salah satu cara yang digunakan oleh Anggota DPRD ataupun Bupati pada tingkat daerah Kabupaten/Kota untuk mempertahankan kekuasaanya adalah dengan melakukan kunjungan kerja disetiap daerah pemilihan (selajutnya disebut dapil) yang menyumbangkan suara terbanyak pada hanyatan pileg atau pilkada. 

 Cara ini, dianggap efektif untuk mendekatkaan diri kepada rakyat. karena para legislatif ataupun eksekutif dapat mendengarkan lansung keresahan atapun dapat melihat lansung keadaan yang sulit yang dialami oleh rakyatnya; bentuk bantuan bisa berupa, sembako, traktor, mesin sedot air, jenset, pupuk, mesin penggilingan padi, atapun bentuk bantuan lainnya. Cara-cara ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendulang suara untuk kendaraan politik untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutiuf.

 Reporter media online Tirto.id, Mawa Kresna dalam penelusurannya terkait pratek “Politik Sinterklas Papa Setnov di NTT” untuk mewawancara lansung aktor-aktor atau jejaring politisi Partaai Golkar, Setia Novaanto yang saat ini mendekam dalam jeruji besi. Suatu hari Setya Novanto berkunjung ke daerah pemilihannya di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang. Ia menemui kelompok tani yang dipimpin Oktori Gasperz. Sebagaimana kunjungan biasanya, Novanto bertanya tentang kebutuhan warga di sana. “Kalau sekarang kami butuh pupuk,” kata Gasperz. 

 “Pupuk ya, 50 ton cukup?” tanya Novanto. Pertanyaan itu bikin Gasperz kaget dan terdiam. Lima puluh ton pupuk lebih dari cukup, batinnya, bahkan bisa digunakan untuk satu Kecamatan Kupang Tengah. Novanto menanggapi kalem, “Kurang?” “Tidak, itu banyak sekali, Pak.” “Nanti bikin proposalnya, ya.” Oktori Gasperz langsung tanggap. 

 Ia menyusun proposal sesuai kebutuhan kelompok tani di Desa Noelbaki. Begitu selesai, proposal langsung diberikan kepada Muhammad Ansor, Direktur Novanto Center di Kupang. Tanpa banyak basa-basi, proposal disetujui, bantuan pupuk datang kemudian, seperti yang dilansir Tirto.id

 Politik 'Sinterklas' Setnov memberikan bantuan cuma-cuma sangatlah mudah kita dengar dari berbagai tempat di NTT, khususnya di daerah pemilihan dua tempat Papa Setnov mendulang suara untuk kendaraannya menjadi anggota legislatif di Senayan. 

 Daerah pemilihan dua meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu, Alor, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Baratdaya. 

 Di sana, Novanto tak hanya memberikan bantuan kepada petani seperti Oktori Gasperz. Pemulung, panti asuhan, lembaga adat, lembaga agama, pelaku usaha kecil, perajin kain tenun, hingga industri semuanya disentuh oleh Papa Setnov. 

 Hemat penulis, Pertumbuhan partai politik yang menjamur pascareformasi menjadi catatan penting dalam sistem demokrasi tidak hanya itu bahkan bila perlu di evaluasi sistem perpolitikan kita. Pasalnya, demokrasi kita tidak berjalan sesuai fungsinya. 

 Disatu sisi, partai politik kita anggap sebagai mesin untuk menjalankan demokrasi yang bebas dari praktif KKN. Disisi lain, kita juga dapat melihat geliat lobi politik dalam partai itu sendiri yang menajdikannya sarang atau akar dari praktek KKN, sehingga tidak heran korupsi bertumbuh dengan pesat, bahkan hampir setiap tahun persentasinya meningkat. 

 Mestinya demokrasi sebagai mesin pencetak pemimpin yang populis, namun kenyataanya demokrasi hanya melahirkan pemimpin yang “dungu” yang kebetulan mendapatkan suara banyak.(*)
Info Grafik: Tirto.id

Penulis adalah, Presidium Germas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Timur, St. Petrus Kanisius juga Alumni Mahasiswa Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.