Oleh: Kosmas Mus Guntur, Aktivis PMKRI


Logo Nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)

Lahirnya kader Partai Politik (Parpol) di tubuh Pengurus Pusat (PP) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bukanlah hal baru. Setidaknya dimulai dari era kepemimpinan Juventus Prima Yoris Kago. Ditandai dengan dua fungsionarisnya saat itu menghadiri Rakernas Partai PDI Perjuangan di JIE Expo Kemayoran, Jakarta dengan mengenakan seragam partai.

Dengan bangga dan gagahnya, kedua pengurus PP PMKRI tersebut mendokumentasikan kegiatannya bahkan mempublikasikan ke media sosial milik pribadi. Fakta lainya adalah pengurus pusat pada saat itu dengan percaya diri juga menggunakan seragam Parpol dilingkungan markas besar PMKRI yang beralamat di Jl. Samratulangi No. I, Menteng Jakarta Pusat.

Buntut dari ulah kedua fungsionaris tersebut memicu polemik di tubuh perhimpunan. Sayangnya, tidak direspon oleh pucuk pimpinan saat itu Juventus Prima Yoris Kago yang merupakan Mantan Ketua PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Saverius. Diamnya Jipik, demikian sapaan akrab pada pria yang fans pada club sepak bola Juventus itu seakan membenarkan kekeliruan inkonstitusional pembantunya dalam mengurus PP PMKRI.

Parahnya lagi, ditengah Kongres Ke-XXXI dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) Ke-XXX yang dilaksanakan di Ambon pada Tanggal 5-11 Februari 2020 yang lalu, Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto tiba-tiba hadir ditengah kegiatan yang sedang berlansung dengan label sebagai “Tokoh Katolik Nasional?”. Perlu diketahui, sehari sebelum kehadiran Sekjend Partai PDIP itu, salah seorang Anggota Penyatu PMKRI menyampaikan dalam forum tertinggi perhimpunan akan kehadiran Sekjen Banteng Moncong putih tersebut dan  ditolak oleh mayoritas pemegang hak suara dalam forum. Namun, Ketua PP PMKRI Periode 2018-2020 Juventus Primayoris Kago malah menyambut hangat kehadiran “Tokoh Katolik Nasional?” itu. Hal ini menegaskan, posisi PP PMKRI sejak di pimpin Jipik sudah berafiliasi dengan Parpol.

Celakanya, kepengurusan PP PMKRI Periode ini melantik Paulina Citra Dewi yang merupakan Fungsionaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Tengah dan Okto Nahak mantan Sekjen KNPI juga sebagai mantan ketua DPC PMKRI Cabang Bogor. Tindakan ini semakin mempertegas afiliasi PP PMKRI dengan sejumlah Parpol.

Jika ditilik kebelakang, sepertinya sedang ada upaya untuk menciptakan kultur baru yang inkonstitusional dan pewarisan busuk seperti ini nampaknya diamini juga oleh beberapa cabang dan PP PMKRI saat ini. Sangat disayangkan kerdilnya nalar kritis sejumlah mantan ketua cabang yang direkrut menjadi pengurus pusat. Entah karena tekanan eksternal atau murni kurangnya pemahaman mereka atas konstitusi perhimpunan.

Dengan demikian, melihat kegiatan PP PMKRI belakangan ini tak ubahnya seperti organ sayap Parpol. Andai PMKRI jadi Parpol justru lebih memudahkan dalam pengurusan struktur karena sudah memiliki cabang-cabang diberbagai daerah.

Selain itu, keuntungan secara politik juga memberikan kemudahan bagi kader-kader PP PMKRI yang hendak maju menjadi calon legislatif (Caleg). Dengan demikian, Sekretariat PP PMKRI menjadi tunggangan politik bagi makelar kekuasaan, baik yang purna maupun yang sedang berproses.

Independensi

Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Menurut Kamus Besdar Bahasa Indonesia (KBBI) independensi artinya “berdiri sendiri; yang berjiwa bebas, tidak terikat; bebas merdeka. Eksistensi atau keberadaan PMKRI sebagai organisasi mahasiswa harusnya mandiri (otonom) dan tidak lagi mengusung kepentingan pihak lain atau organisasi tertentu. Merujuk pada konstitusi perhimpunan, PMKRI mestinya tidak lagi menjadi underbow Parpol.  

Namun kenyataanya, bagaimana mungkin PMKRI menjaga independensi, ketika banyak kader yang purna masih menawarkan jaringan politik dilingkaran kekuasaan sebagai alat untuk menyandera perhimpunan.  Menyikapi situasi ini, Beni Papa perlu melakukan pembenahan-pembenahan yang konkrit dengan menendang pembantunya yang bermasalah.

Setelah itu, Pria yang merupakan mantan Ketua PMKRI Cabang Makassar ini perlu segera melakukan konsolidasi ditubuh perhimpunan baik kepada cabang-cabang,  Anggota Penyatu, Hierarki Gereja demi mewujudkan Pro Ecclesia Et Patria.

Namun, bila saran diatas tidak dilakukan oleh Ketua PP PMKRI PMKRI Periode 2020-2022, maka steorotip PMKRI menjadi sayap Parpol merupakan kenyataan yang tak terbantahkan. Dengan demikian beberapa pembantu Beni, begitulan sapaan akrab pria yang hobby main pimpong tersebut, dulu dikenal kritis, solutif dan responsif menilai persoalan ini secara politis. Mereka terbukti diam membisu seperti robot yang menunggu DIKENDALIKAN oleh jaringan politik.

Penulis adalah Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Jakarta Timur St. Petrus Kanisius, (Dahulu Rayon Jatinegara).